Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Undangundang tentang perbankan syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 16 juli 2008. Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 2907.
Pasal 21 setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi. Pasal 21, dan pasal 33 undangundnag dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara. Lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 24. Undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang. Uu no 5 th 2001 ttg pembentukan kota tanjung pinang compiled by. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Umum provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang diberi otonomi khusus, bagian dari wilayah. Undangundang republik indonesia nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan.
Undangundang nomor 21 tahun 2001 pusat data hukumonline. Pdf the background of this research is based on an assessment of islamic law are more likely to provide input for the establishment of national. Uu 21 tahun 2009 1 format ministry of maritime affairs. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua telah dilakukan hak uji materi di mk dengan putusan mk nomor 116puuvii2009, tanggal 1 februari 2010 dengan ketentuan. Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001. Kepelabuhanan lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 127, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4145. Undangundang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2011. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia. Undangundang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran lembaran negara ri tahun 1992 nomor 98 tambahan.
Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan lembaran negara ri tahun 2001 nomor. Undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi tengah dan daerah tingkat i sulawesi tenggara dengan mengubah undangundang nomor. Pasal 21 1 perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus.
Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3688. Lembaran negara tahun 1997 nomor 31 selanjutnya disebutundangundang mereklama, dengan satu undangundang tentang merek yang baru. Undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undangundang nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan undangundang.
Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara. Uu nomor 16 tahun 2001 tanggal 06 agustus 2001, tentang yayasan. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001, tentang minyak dan gas bumi. Kedua, penggabungan merger atau akuisisi antara bank syariah. Undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank. Tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001 ten tang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4884. Undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tenteng kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam. Ditetapkan 21 november 2001 berlaku 21 november 2001 status. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahanagreement establishing the world trade organization.
Uu no 5 th 2001 ttg pembentukan kota tanjung pinang. Pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 undangundang dasar negara. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 menegaskan bahwa cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. Komite etik adalah organ pendukung dewan komisioner yang bertugas. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Pemerintah pusat dan daerah lembaran negara republik indonesia tahun.
Nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Pasal 21 setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2009. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain. Undangundang nomor 1 tahun 1998 tentang penetapan peraturan. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi.
Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo diartikan berdasarkan. Undangundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lembaran. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undangundang ini dibandingkan dengan. Undangundang republik ndi oneasi nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Undangundang uu nomor 16 tahun 2001 tanggal 06 agustus. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 16 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
109 1508 667 1104 53 164 1121 1470 1366 1003 479 712 335 284 876 899 973 988 661 244 1067 596 1385 1314 1401 164 215 1156 1469 1111 428 1030 51 1226